berita

Bisnis.com, JAKARTA- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia turut berkontribusi membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah pelosok. Upaya itu antara lain menggandeng perusahaan rintisan maupun penyediaan infrastruktur teknologi informasi.

Seiring terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20/2019 tentang Program Telemedicine Indonesia, terdapat harapan agar masyarakat di wilayah pelosok juga mampu mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Namun terdapat tantangan besar mewujudkan hal tersebut, terutama terkait penguatan infrastruktur teknologi dan informasi.

Untuk hal tersebut, BAKTI Kominfo turut menyukseskan program telemedika. Danny Januar Ismawan selaku Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) mengatakan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika menugaskan pihaknya  untuk menuntaskan akses telekomunikasi fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia yang seluruhnya berjumlah 13.011 unit.

Dari jumlah itu, tuturnya, masih tersisa 3.126 unit fasilitas yang membutuhkan penguatan internet.

“Mulai Oktober sudah kami kerjakan dan mudah-mudahan akhir tahun bisa dituntaskan keseluruhannya,” tuturnya dalam webinar bertajuk “Telemedicine: Mengjangkau Pasien ke Pelosok Negeri”, Senin (28/12/2020).

Akses internet yang mumpuni, tutur Danny,  melahirkan ekosistem digital yakni upaya pemanfaatan infrastruktur agar bisa menghadirkan inovasi. Di sektor kesehatan, lanjutnya, BAKTI Kominfo memprioritaskan dukungan inisiatif Kementerian Kesehatan untuk menjalankan

Sokongan ini, kata Danny, dilakukan sejak 2019. Saat itu, BAKTI Kominfo mulai melakukan uji coba atau implementasi terbatas bersamaan dengan beroperasinya Palapa Ring dengan hasil yang memuaskan yakni rumah sakit umum daerah (RSUD) di Provinsi Papua Barat serta Papua, bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis di kota besar.

“Saat pandemi seperti saat ini, seluruh Puskesmas yang internetnya sudah dibangun terus dioptimalkan oleh Kemenkes untuk sosialisasi atau pelatihan tenaga medis. Kami dukung meskipun kapasitas dari internet di tiap puskesmas terbatas sehingga terjalin koordinasi dengan baik dan seluruh sumber daya bisa dikelola dengan baik dan interaksinya bisa optimal,” tuturnya.

BAKTI, juga melakukan inisiatif mandiri berupa kerja sama dengan start up atau perusahaan teknologi di sektor kesehatan untuk menjembatani antara kondisi riil di lapangan dengan solusi yang mempermudah akses. Badan itu, terangnya, berperan sebagai fasilitator sehingga bisa menerapkan solusi akses kesehatan di daerah terpencil.

Adapun inisiatif mandiri itu seperti telekonsultasi tapi dikelola oleh perusahan swasta yang menghubungkan tenaga medis di daerah terpencil dengan tenaga medis di kota-kota besar.

“Jadi inisiatif mandiri ini berupa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari para petugas medis di daerah. Kami juga melihat persoalan di daerah terkait stunting. Kami libatkan start up, piloting berjalan dari 2019 sampai tahun ini dan sudah mulai terlihat ada dampak dari pemanfaatan teknologi. Contoh seperti IoT portable, dikonsultasikan ke dokter-dokter ahli di kota sehingga bantu fungsi dengan tenaga medis di daerah terpencil,” tuturnya.

Lies Dina Liastuti, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkapkan bahwa salah satu bentuk kerja sama antara pihaknya dengan BAKTI adalah implementasi layanan SiapDok yang membuka konsultasi dengan para dokter spesialis di rumah sakit tersebut dengan daerah-daerah pelosok.

“Saat ini jumlah pasien sangat banyak yang bisa dibuktikan dengan tagihan BPJS KEsehatan namun di lain pihak SDM terbatas dan kondisi geografis yang berjauhan. Padahal penanganan lebih dini harus dijangkau oleh dokter spesialis. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang sama,” tuturnya.

Karena itu, harus dicari terobosan supaya bisa meningkatkan kesehatan dengan demikian produktivitas masyarakat tetap terjaga. Hal inilah yang mendorong pihaknya mengimplementasikan SiapDok yang memberikan kemudahan konsultasi dengan prosedur yang benar yakni menganalisis berdasarkan catatan kesehatan, serta layanan telekonsultasi yang integratif.

“Dengan layanan ini jumlah pasien lebih banyak dengan waktu lebih efisien dan bisa menjangkau pasien di berbagai daerah,” ucapnya. 

M.Syaibani Kepaka Sub Direktorat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan mengatakan bahwa badan layanan umum seperti BAKTI dan RSCM memiliki berbagai keleluasaan untuk melakukan pengumpulan serta pengelolaan pendapatan yang lebih fleksibel dibandingkan instansi Pemerintah lainnya. 

Pemerintah, tuturnya, terus mendukung BLU seperti BAKTI untuk menjalankan misi aksesibilitas telekomunikasi di daerah pelosok dengan menggelontorkan APBN yang disokong oleh perangkat aturan dengan mekanisme-mekanisme yang lebih fleksibel.