berita

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan seluruh permintaan listrik dalam negeri bakal dipasok lewat pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2060.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, kapasitas terpasang pembangkit EBT saat itu diharapkan dapat mencapai 700 gigawatt (GW).

Arifin menerangkan, hitung-hitungan itu mengacu pada peta jalan net zero emission (NZE) sektor energi Indonesia hingga 2060 mendatang. Sementara itu, Kementerian ESDM memperkirakan Indonesia butuh investasi lebih dari US$1 triliun untuk beralih ke NZE sampai 2060.

Apalagi, secara bertahap pemerintah bakal menghentikan kontrak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara lebih cepat.

“Pada roadmap transisi energi menuju NZE 2060, seluruh permintaan listrik dipasok oleh pembangkit EBT dengan total kapasitas kurang lebih 700 GW,” kata Arifin dalam acara Bisnis Indonesia Green Economy Forum 2023 yang disiarkan daring, Selasa (6/6/2023).

Arifin mengatakan, potensi EBT di Indonesia terbilang besar dengan proyeksi saat ini berada di kisaran 3.000 GW. Hanya saja, baru sekitar 12,5 GW yang telah dimanfaatkan hingga saat ini.

Arifin mengatakan, kementeriannya tengah berupaya untuk meningkatkan kapasitas terpasang listrik bersih itu lewat pembangunan infrastruktur super grid dan smart grid yang masif beberapa tahun ke depan. Harapannya, konektivitas antarpulau dapat meningkatkan untuk mempertemukan pasokan dengan permintaan listrik bersih tersebut.

“Diperlukan pembangunan infrastruktur super grid dan smart grid sehingga bisa meningkatkan konektivitas antar pulau, mengurangi dampak intermitensi, mengatasi divergensi sumber energi terbarukan lokal dan lokasi permintaan energi listrik yang tinggi,” kata dia.

Sementara itu, sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030 milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, pemerintah menargetkan dapat meningkatkan bauran energi bersih mencapai 21 GW pada jangka menengah.

“Akan dilaksanakan secara merata di seluruh sistem kelistrikan yang ada dengan tetap mempertimbangkan pasokan dan permintaan, salah satu program yang didorong adalah pemanfaatan PLTA, PLTS, panas bumi, biomassa dan hidrogen untuk mendukung industri hijau,” kata dia.

Di sisi lain, PLN tengah mematangkan skema Just Energy Transition Partnership (JETP) berkolaborasi dengan Jepang untuk mempercepat proyek transisi energi di Indonesia. PLN telah mengajukan program PLTU batu bara dengan diimbangi pemasangan kapasitas baru pembangkit EBT ke dalam sistem kelistrikan nasional.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menerangkan, perseroan telah menunda 14,2 GW PLTU baru yang semestinya masuk ke sistem sembari dialihkan dengan pembangkit berbasis EBT dalam RUPTL 2021-2030.

"Melalui berbagai upaya yang sudah dan akan kami lakukan, kami menargetkan penurunan emisi hingga 9,8 juta ton CO2 pada tahun 2030 mendatang," kata Darmawan dalam lawatannya ke Jepang seperti dikutip dari siaran pers, Senin (6/3/2023).

Seperti diketahui, pemerintah mengamankan pendanaan transisi energi senilai senilai US$20 miliar atau setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) lewat kemitraan JETP saat pergelaran KTT G20 di Bali, akhir tahun lalu. Separuh dari komitmen pinjaman itu berasal dari pendanaan komersial.