home / video / Dinamika Penerapan Perizinan Berbasis Risiko Bagi UMK di Pusat dan Daerah
9 September 2021 | 10:00 WIB
Pemerintah telah menetapkan perizinan berbasis risiko bagi usaha mikro dan kecil (UMK) beberapa waktu lalu, dimana perizinan izin usaha ini masih menjadi polemik di masyarakat karena dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan, misalnya terkait dengan tanah dan lingkungan, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum tentu akhir muaranya. Koordinasi antar instansi dalam implementasi aturan baru perizinan usaha ini sangat diperlukan agar berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak tertentu.
Bagaimana kolaborasi Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi (BKPM), dengan Pemerintah Daerah dalam hal implementasi aturan perizinan berbasis risiko ini? dan akan seperti apa dampak yang dirasakan oleh pelaku UMK dengan diterbitkannya perizinan berbasis risiko?